Musyawarah Kabupaten Kabupaten (MUSKAB) Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tasikmalaya

Musyawarah Kabupten Tasikmalaya Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Tahun 2018
Berbagai Elemen-elemen Perangkat Desa hadir Dalam Muskab (Doc.Eyp)

Cikuya.Sideka.Id- Sabtu (15/12/2018) Musyawarah Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tasikmalaya, Berlangsung di Kecamatan Cipatujah, Di GOR Sindang Kerta, Dengan Tema “REGENERASI KEPEMIMPINAN YANG BERINTEGRITAS KONSASIUM DAN PROOFESIONAL”

Para Perangkat Desa Antusias Mendegarkan Orasi Calon Ketua (Doc Eyp)

“Alhamdulillah pelaksanaan Muskab PPDI Kabupaten Tasikmalaya hari ini Sabtu tgl 15 Desember 2018 di GOR Desa Sindangkerta Kec Cipatujah sudah terlaksana dengan lancar tanpa ekses, dan telah terbentuk susunan kepengurusan baru dengan formasi antara lain adalah : Ketua : Nanang Saripudin (Desa Sirnaputra) Wk Ketua : Tatang Ociw (Desa Cibeber) Sekretaris : Imat Solehudin (Desa Sukarapih) Bendahara : Silvia Fironika (Desa Sukaasih) “Tutur Iteung Selaku Sekertaris pelaksana

Para Pengurus PPDI Kabuapten Tasikmalaya Priode 2019-2022 (Doc.Eyp)

Tuntutan tersebut diantaranya dibuatkan aturan tentang pencairan siltap sekurang kurangnya sebelum tanggal 5 setiap bulan, dibuatkan Perda yang mengatur nomor induk perangkat desa, pencairan ADD sesuai dengan musyawarah Desa, aturan tenang BPJS yang dibiayai APBD, Perda yang mengangkat soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

“Dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ada, kita akan kawal tuntutan PPDI itu,” kata Ami melalui sambungan telepon, Selasa (31/7).

Dihubungi terpisah, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Agianto Ahmad Tahir mengatakan, pihaknya selalu berupaya dalam memenuhi tuntutan tenaga perangkat desa.

Pemilihan Kepengurusan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Tasikmalaya

“Kita di internal eksekutif akan melakukan rapat menyikapi tuntutan PPDI itu, karena kita diberi waktu 30 hari untuk memberikan jawaban atas tuntutan itu,” papar Agianto.“Tuntutan lainnya kata Ami yakni tunjangan Kades dan Perangkt Desa yang diatur dalam Permendagri, Pagu anggaran direalisasi sebelum pembuatan RKPdes dan pengalokasian ADD 15 % sesuai dengan UU Nomer 6 tahun 2004. Meminta kejelasan adanya pengangkatan yang  DPMDPAKB padahal dalam permendgari tidak seperti itu yang ada hanya pengangkatan Kaur.

“Mudah mudahan ada solusi terbaik. Tapi intinya kami juga sangat ingin memenuhi tuntutan itu,” pungkas Agianto. [Doc.Eyp] 

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan